Model Relasi Politik Birokrasi dalam Persepsi Pejabat Publik (Suatu Studi pada Pemerintah Kota Bima)

Abstract

Hubungan antara politik dan birokrasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dicermati karena hal ini menyangkut kepentingan antara pejabat pembuat kebijakan dengan stakeholder yang terkait politik kebijakan pemerintah daerah. Kadang kedua hubungan ini sulit dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang yang memiliki makna dan kepentingan yang sama. Kepentingan politik ini mempengaruhi para pejabat publik dalam melakukan kegiatan birokrasi serta turut memainkan peran dalam menentukan posisi mereka tatkala berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tinggi. Berkaitan dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Model Relasi Politik Birokrasi Dalam Persepsi Pejabat Publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima). Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Informan penelitian terdiri dari Walikota Bima, Ketua dan wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah, Kepala BKD, Aasisten Sekda Kota Bima, Ketua Partai Politik, Para Kepala Bidang Lingkup Sekda serta Tokoh Masyarakat, serta Organisasi Sosial dan kemasyarakatan. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tehnik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Relasi Politik Birokrasi Dalam Persepsi Pejabat Publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima) memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mendukung baik dalam merumuskan, mengimplementasi serta mengevaluasi kebijakan baik yang bersifat politis maupun administrasi terhadap terselenggaranya birokrasi publik di Pemerintahan Kota Bima. Persepsi pejabat publik dalam kaitan dengan intervensi politik dalam penyelenggaraan kegiatan birokrasi tercermin dalam proses pembangunan, administrasi maupun tehnik serta mutasi dan rotasi pegawai tinggi, restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah Kota Bima serta Perumusan Penganggaran Keuangan Daerah Kota Bima selalu terjadi intervensi politik untuk kepentingan baik para pejabat publik maupun pejabat karir dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Bima.