Pengelolaan Keuangan Dearah Pada Industri 4.0 (Tinjauan Analisis Kinerja APBD Kabupaten Sumbawa)

Abstract

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara/daerah adalah adanya akuntabilitas publik. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan kewajiban untuk memberikan informasi berbagai bentuk hak-hak publik yang diantaranya right to know, right to be informed, dan right to be heard and to be listened to. Tujuannya adalah untuk dapat menegakkan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik sehingga dapat membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2014) perkembangan ekonomi digital telah menjadi realitas global menggantikan platforn ekonomi konvensional yang telah membangun dunia selama beberapa periode. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di era industri 4.0 diperlukan pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif dan efisien dari sisi pendapatan , belanja maupun pembiayaan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kinerja APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara umum pendapatan daerah dinyatakan masih rendah 13,81% sedangkan di sisi belanja, rata-rata pertumbuhan belanja meningkat sebesar 13,30% dan pembiayaan daerah meningkat dengan rata-rata sebesar 71,53% Oleh karena itu, dengan hasil persentase tersebut diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa untuk lebih fokus dan tepat sasaran dalam mengontrol pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Pada Industri 4.0 Pada sisi pendapatan, pelaku ekonom harus mempunyai kemudahan dan proses mekanisme perhitungan pajak yang lebih fair dalam mendukung bisnis di era digital, Pada sisi Belanja, Pelaku ekonomi menghendaki pelayanan yang berkualitas, cepat dan efisien terutama periizinan dan kemudahan berusaha, sedangkan di pembiayaan baik pada penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah harus tepat sasaran agar dapat menutup defisit anggaran.