Jurnal Hukum Perjuangan

PERAN BENDAHARA BUMDES SAHABAT DESA SEMAMUNG DALAM PERKARA PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mtr)

2025-10-09T11:31:26+07:00

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. yang
menjatuhkan hukuman pidana kepada Putri Munira atas dugaan korupsi dana Kredit Usaha
Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI). Namun, perbuatan tersebut lebih tepat dikaji
sebagai wanprestasi perdata, bukan tindak pidana. Persoalan utama yang dikaji adalah
terpenuhinya unsur kesengajaan (mens rea) dan penerapan upaya terakhir (ultimum
remedium) dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah, yakni
pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana dan bentuk
pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan studi kasus. Data
dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan
nonhukum. Analisis dilakukan secara deskriptif, evaluatif, dan preskriptif guna mengkaji
relevansi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas hukum. Hasil penelitian
menunjukkan adanya kekeliruan hukum (error in persona) karena perkara ini lebih tepat
dikualifikasikan sebagai wanprestasi perdata. Unsur kerugian negara dan niat jahat tidak
terbukti secara sah, sedangkan terdakwa berperan sebagai perantara tanpa pengelolaan dana
langsung. Oleh karena itu, penerapan pidana korupsi tidak relevan secara yuridis.

ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA NIJANG

2025-10-09T11:36:44+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis yang dimainkan
oleh Kepala Desa Nijang dalam upaya pemberantasan praktik perjudian sabung ayam di
wilayah administratifnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatifempiris,
studi ini memadukan tinjauan teoretis terhadap regulasi hukum dengan analisis
implementasi praktis di lapangan, didukung oleh data primer yang diperoleh melalui
wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik perjudian sabung ayam, yang merupakan tindak pidana
berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP lama serta Pasal 426 dan 427 KUHP baru, telah
berhasil ditekan secara signifikan berkat komitmen Kepala Desa. Upaya yang dilakukan
mencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan
pelaporan, menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan seperti Polisi Masyarakat
(Polmas) dan Babinsa, serta mengaktifkan kembali kegiatan pemuda melalui turnamen
olahraga dan aktivitas sosial. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan efek jera bagi
para pelaku, tetapi juga memberikan alternatif positif yang efektif, sehingga meminimalkan
potensi berulangnya praktik perjudian. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa
peran Kepala Desa tidak hanya sebatas fungsi administratif, melainkan juga sebagai
stabilisator sosial dan agen perubahan yang esensial dalam mewujudkan desa yang tertib,
aman, dan bebas dari praktik perjudian.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PEMERINTAH DESA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI DESA LESENG

2025-10-09T11:41:44+07:00

Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik
melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Leseng. Tujuan utama penelitian ini
adalah untuk mengetahui mekanisme mediasi di desa dan sejauh mana penyelesaian tersebut
dapat memberikan hasil yang adil bagi masyarakat, serta mengevaluasi penerapan hukum
dalam praktik nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Empiris dengan
metode pendekatan Kasus, Sosiologis, dan Perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pemeriksaan,
penandaan, dan penyusunan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Desa
Leseng belum optimal dan kurang efektif, baik dari segi prosedur maupun keadilan. Praktik
mediasi cenderung fokus pada penyelesaian cepat tanpa benar-benar menyelesaikan akar
masalah atau memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan prinsip
restorative justice, proses mediasi belum mampu memenuhi hak-hak korban,
pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan, yang berakibat pada ketidakadilan
bagi semua pihak. Mediasi ini lebih bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara
kekeluargaan dan menghindari proses hukum yang berlarut-larut, namun gagal mencapai
tujuan restoratif yang sejati.

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA TARUSA

2025-10-09T11:45:12+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan peraturan desa tentang
pengelolaan sampah di desa Tarusa serta mengetahui hambatan yang di hadapi dalam proses
pembentukan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis,
pendekatan peraturan Perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknik
pengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Ranperdes telah dirancang, penyusunannya belum
sepenuhnya mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas
aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang belum optimal
dengan pemerintah daerah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembentukan Perdes
tentang pengelolaan sampah di Desa Tarusa mendesak untuk segera diwujudkan dengan
memperhatikan prosedur formil dan materiil yang benar. Sebagai alternatif sementara,
Ranperdes dapat disederhanakan menjadi Peraturan Kepala Desa agar pengaturan teknis
pengelolaan sampah segera dapat diimplementasikan.

STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA MAMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA

2025-10-09T11:49:55+07:00

Penelitian ini bertujuan menelaah peran serta efektivitas pengawasan pemerintahan Desa
Leseng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengalami
penyalahgunaan. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kedudukan penting
dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tata kelolanya dituntut transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada
praktiknya ditemukan indikasi adanya penyelewengan dana simpan pinjam yang dapat
menimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Leseng,
Kecamatan Moyo Hulu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah
desa, baik melalui kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum
dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek kontrol internal, keterbukaan laporan
keuangan, serta tindak lanjut atas dugaan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pelibatan
masyarakat dalam mekanisme kontrol sosial agar potensi penyalahgunaan dana dapat
diminimalisir.

PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

2025-10-09T11:54:38+07:00

Illegal logging atau penebangan liar merupakan masalah lingkungan yang serius dan menjadi
tantangan besar bagi kelestarian hutan di Kabupaten Sumbawa. Praktik ini tidak hanya
mengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak
negatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, seperti menurunnya sumber daya
alam dan meningkatnya konflik agraria. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
sebagai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dan potensial dalam memberikan
kontribusi nyata melalui pendekatan nilai-nilai agama dan moral. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana MUI berperan aktif
dalam pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Narasumber penelitian mencakup
tokoh MUI setempat, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat,. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa MUI memainkan peran penting dalam menyosialisasikan
fatwa dan aturan agama yang melarang perusakan lingkungan, khususnya hutan.

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SUMBAWA

2025-10-09T11:59:50+07:00

Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anak
yang berdampak pada timbulnya masalah sosial, terganggunya ketertiban umum, serta
terhambatnya proses pendidikan dan perkembangan moral anak. Sebagai aparat penegak
Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dan
tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap anakanak
yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data
penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satpol PP, observasi lapangan, serta
dokumentasi terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Sumbawa.
Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran Satpol PP dalam praktik
pembinaan terhadap anak pengguna minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peran Satpol PP dalam pembinaan anak pengguna minuman beralkohol diwujudkan
melalui tindakan persuasif, preventif, dan represif. Tindakan persuasif dilakukan dengan
memberikan penyuluhan, pendekatan secara kekeluargaan, serta koordinasi dengan orang
tua. Tindakan preventif diwujudkan melalui patroli rutin dan kerja sama dengan sekolah serta
masyarakat. Sedangkan tindakan represif dilakukan dalam bentuk razia, penertiban, serta
pemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya Satpol
PP menghadapi sejumlah hambatan, baik secara yuridis maupun teknis. Hambatan yuridis
berupa keterbatasan aturan khusus mengenai anak, sedangkan hambatan teknis meliputi
kurangnya personel, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat.