Jurnal Hukum Perjuangan

PROBLEMATIKA SENGKETA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I SUMBAWA BESAR PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw

2024-08-06T06:41:12+07:00

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme pengisian jabatan anggota legislatif yang dilakukan berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui pemilu langsung. Problematika muncul dalam sistem proporsional terbuka karena anggota dewan terpilih dari suara rakyat dapat digantikan akibat konflik internal partai. Kewenangan PAW diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. PAW pernah dihilangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan imbas dari penguatan parlemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa dalam perkara Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw, hakim Pengadilan Negeri Sumbawa memutuskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak. Substansi gugatan tersebut merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai Berkarya. Sesuai AD dan ART partai, perselisihan politik diselesaikan oleh internal partai. Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim tersebut benar karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 243/Pid.Sus/2023/Pn Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

2024-08-06T06:50:24+07:00

Kejahatan seksual merupakan kejahatan dan pelecehan yang merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum Nasional suatu Negara tetapi sudah menjadi masalah Hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi terhadap Anak yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan Observasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah:1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Kejahatan seksual terhadap Anak di bawah umur: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (Exaequo et bono). Hakim sebagai pejabat yang bertugas memimpin dan mengawasi jalanya persidangan, telah melaksanakan tugas,Kwajiban dan wewenangnya sebagai Hakim serta membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan dan Hukum yang berlaku.2) Bentuk perlindungan Hukum terhadap korban,dimana perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dalam persfektif kenegaraan,Negara melindungi warga Negaranya termasuk Anak didalamnya, Undang-Undnag Dasar 1945 pada Alinea ke-IV dalam penjabaran Bab XA tentang hak asasi manusia khusunya untuk perlindungan terhadap Anak dapat dinyatakan “ Bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Pelindungan Hukum juga merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK SEBAGAI DASAR UNTUK PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

2024-08-06T06:55:07+07:00

Perbuatan jual beli tanah dibawah tangan akan menghambat proses pendaftaran Peralihan hak atas tanah. Ditambah keadaan penjual kemudian menghilang/pindah domisili atau tidak diketahui keberadaannya sehingga pembeli hanya menguasai property secara fisik dan tidak secara yuridis. Demi melindungi hak dan kepentingannya, pembeli melakukan upaya dengan menggugat penjual ke pengadilan negeri, atas gugatan tersebut lahirlah keputusan verstek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan dan akibat hukum putusan terhadap proses balik nama. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan pengamatan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majlis hakim dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah dijatuhkan diluar keberadaan tergugat dan turut tergugat (verstek) serta mejlis hakim melihat kekuatan pembuktian alat-alat bukti dan saksi. Adapun akibat hukum putusan terhadap proses balik nama sertifikat berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur mengenai perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau pengadilan negeri Pendaftaran Tanah dapat dijadikan dasar bagi penggugat/pembeli tanah untuk bisa mendaftarkan hak atas tanahnya atau melakukan proses balik nama sertifikat ke kantor pertanahan kabupaten/kota tanpa adanya akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memiliki kedudukan yang kuat dan pembuktian yang kuat dan sama dengan akta otentik

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN SEBAGAI SALAHSATU TINDAK PIDANA KORUPSIANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR RSUD KABUPATEN SUMBAWA

2024-08-06T06:59:48+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dalam putusan nomor 22/pid.Sus-tpk/2023/pn. Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan penyalagunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan meminta dan memaksa rekanan/Badan usaha penyedia alat-alat kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan dua puluh lima- ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. yaitu kurangnya barang bukti, sulit menghadirkan semua saksi, tidak ada atau sulit mendaptkan saksi untuk terdakwa Dede Hasan Basri, Keterangan terdakwa yang berbelit-belit, dan kasus yang terlalu kompleks.

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI PUTUSAN NOMOR 28/pid.sus/2023/PN Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

2024-08-06T07:04:29+07:00

Munculnya internet dan media sosial telah membuka kemungkinan distribusi konten yang mudah dan cepat termasuk pornografi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan tujuan agar pacarnya mau diajak menikah dan selalu berhubungan intim. Atas tindakannya tersebut pengadilan memberikan sanksi pidana dan ketentuan sanksi tersebut telah diatur dalam putusan nomor 28/pid.sus/2023/Pn Sbw tentang tindak pidana pornografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya penyebaran video pornografi berdasarkan putusan pengadilan nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi di kabupaten sumbawa?

Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Tindak pidana pornografi) dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan hukum Normatif Empiris Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, dan Undang-undang ITE

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAN FARMASI SECARA ILLEGAL

2024-08-06T07:08:19+07:00

Tindak pidana peredaran obat secara ilegal telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Praktik ini melibatkan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga sejenis lainnya. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 197 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empris. Tehknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dekumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti juga mempelajari berkas-berkas putusan dalam proses persidangan tentang percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan.Selain itu,hakim dalam perkara Nomor 182/Pid.Sus/2023 SBW mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sebab-sebab tindak pidana, tingkat kesadaran pelaku, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY)

2024-08-06T07:11:29+07:00

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.

Konflik Pertanahan Di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat (Studi Kasus Sengketa Pertanahan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 8/PDT.G/2023/PN.SBW)

2024-08-06T07:14:51+07:00

Konflik pertanahan akibat kegiatan industri erat kaitannya dengan hubungan sosial antara masyarakat, pemerintah, pihak industri, dan instansi terkait lainnya. Dalam kasus ini, Para Tergugat diduga menguasai dan mengerjakan objek sengketa milik Penggugat secara ilegal, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Masalah utama yang ditemukan adalah proses hukum penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dasar hukum yang menjadi landasan putusan pengadilan tersebut.

Penelitian hukum empiris dalam studi ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum tertentu, memastikan penerapan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis hukum untuk menilai keabsahan putusan pengadilan, pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, dan pendekatan antropologi untuk mempelajari perilaku manusia serta budaya hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu mendapatkan gambaran komprehensif terhadap kasus sengketa tanah ini