Jurnal Hukum Perjuangan

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA DESA)

Eriza Safira Dwinanda, Endra Syaifuddin, Roli Pebrianto — Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0700

Tanah merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi manusia, dan penguasaan serta pengelolaannya diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pemalsuan dokumen alas hak dalam pendaftaran tanah oleh Kepala Desa masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen alas hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis normatif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara kedua undang-undang, terutama dalam sanksi dan pengaturan dokumen elektronik. Pemalsuan dokumen oleh Kepala Desa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan sanksi yang tegas untuk mencegah pemalsuan serta menjaga integritas pejabat publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap Kepala Desa dan menerapkan sanksi etik yang lebih ketat dalam kasus pemalsuan dokumen tanah.

ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG DALAM MENERTIBKAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL

Nila Fadilla, Roli Pebrianto, Muhammad Anugerah Puji Sakti, Lahmuddin Zuhri — Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0700

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa limbah merkuri yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pelaku usaha gelondongan emas terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan, serta menelaah peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, menyusun kebijakan di tingkat desa, bekerja sama dengan berbagai instansi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya limbah merkuri. Meskipun demikian, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat terbatasnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.

HUBUNGAN KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA DALAM PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SABEDO KECAMATAN UTAN

Nuril Furqan Bachri, Syarif Dahlan, Noviana Noviana — Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan antara Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan Kepolisian Resort Sumbawa dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sabedo Kecamatan Utan. Permasalahan ini muncul karena adanya indikasi penyalahgunaan dana BUMDes yang memerlukan koordinasi efektif antara aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya sinergi dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara Inspektorat dan Kepolisian Resort Sumbawa agar penanganan dugaan tindak pidana korupsi BUMDes dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Azizah Salsabilla, Endra Syaifuddin, Roli Pebrianto — Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0700

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana pencurian antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menelaah perbedaan pendekatan hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun secara definisi dasar pencurian tidak banyak berubah, namun terdapat perbedaan signifikan dalam struktur pengaturan, tujuan pemidanaan, serta penerapan hukum yang lebih kontekstual pada KUHP baru. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia saat ini.

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Dayana Jelita Humaira, Endra Syaifuddin, Roli Pebrianto — Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan perbedaan antara kedua undang-undang tersebut dalam menangani tindak pidana pemalsuan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama masih terbatas pada bentuk pemalsuan fisik dan belum mengatur pemalsuan digital serta keterlibatan korporasi. Sementara itu, KUHP baru mencakup pemalsuan dalam bentuk elektronik, memperluas subjek hukum pidana termasuk korporasi, dan menekankan pendekatan keadilan restoratif. Reformasi ini mencerminkan kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, proporsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta tantangan hukum di era digital.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA SUMBAWA BESAR

Muhammad Akbar Alkaf, Lahmuddin Zuhri, Endra Syaifuddin — Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0700

Asimilasi adalah program yang diberikan kepada narapidana dan anak didik dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat dengan cara narapidana menjalankan setengah dari masa pidananya di luar lapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 semua narapidana dan anak didik berhak untuk mendapatkan asimilasi dengan catatan memenuhi semua aspek persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan asimilasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang cara pemberian asimilasi dengan mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali ditemukan berbagai tantangan seperti izin asimilasi yang lambat, kurangnya sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi.