KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RANTAI PASOK DALAM RANGKA EFISIENSI AGRIBISNIS PADI DAN JAGUNG DI KABUPATEN SUMBAWA

Authors

  • Abdul Rafiq Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Universitas Samawa, Sumbawa Besar
  • Nila Wijayanti Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Universitas Samawa, Sumbawa Besar
  • Syafruddin Syafruddin Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Samawa, SumbawaBesar
  • Sudirman Sudirman Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Universitas Samawa, Sumbawa Besar
  • Syaifuddin Iskandar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Keywords:

Kebijakan Pemerintah, Rantai Pasok, Padi, Jagung

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang rantai pasok dalam
rangka efisiensi agribisnis padi dan jagung di Kabupaten Sumbawa. Metode dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif melibatkan berbagai teknik yang bertujuan untuk
memahami fenomena secara mendalam dan holistik. Metode pengumpulan data yang
digunakan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data, dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, langkah-langkah
analisis data yaitu; reduksi data, penyajian/ display data dan mengambil kesimpulan/
verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, memainkan peran
yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi sekaligus mengatasi permasalahan rantai
pasok agribisnis di Kabupaten Sumbawa, khususnya pada komoditas strategis seperti padi
dan jagung. Rantai pasok agribisnis di wilayah ini masih dihadapkan pada sejumlah
tantangan utama, mulai dari keterbatasan infrastruktur logistik, lemahnya posisi tawar petani,
inefisiensi distribusi, hingga ketimpangan data produksi. Pada aspek infrastruktur dan
logistik, pemerintah daerah dan provinsi telah mendorong percepatan pembangunan gudang
ketahanan pangan, perbaikan dermaga, serta penyediaan alat bongkar muat modern.
Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk menekan kerusakan produk pascapanen,
mempercepat distribusi, dan menurunkan biaya logistik. Namun dalam praktiknya, banyak
petani di Sumbawa masih menghadapi keterbatasan gudang penyimpanan yang layak serta
akses jalan yang tidak memadai menuju pelabuhan atau pasar induk. Berbagai kebijakan yang
telah diimplementasikan oleh pemerintah menunjukkan upaya yang progresif, namun masih
memerlukan pendekatan yang lebih integratif, konsisten, dan berbasis pada realitas lapangan.

Downloads

Published

2025-10-07