PERAN POKDARWIS DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KEBUDAYAAN DI DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA NTB

Authors

  • A Ardiyansyah Universitas Samawa, Sumbawa Besar
  • Heri Kurniawansyah Universitas Samawa, Sumbawa Besar
  • Dwi Yanti Universitas Samawa, Sumbawa Besar

DOI:

https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v3i2.1081

Keywords:

Pokdarwis, Pembangunan, Kebudayaan

Abstract

Pokdarwis adalah sebuah kelompok yang mempunyai peran penting dalam
Pembangunan Sektor Kebudayaan di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
Kabupaten Sumbawa NTB. Desa Poto dinobatkan sebagai Desa Budaya yang
memiliki 3 Objek Pemajuan Kebudayaan. Namun, ada beberapa hal mendasar
yang menjadi masalah yang dihadapi Pokdarwis Desa Poto yaitu terbatasnya
jumlah peserta pelatihan yang diadakan oleh Pokdarwis, serta terbatasnya sarana
dan prasarana yang dimiliki oleh Pokdarwis. Sedangkan tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis dalam
mengembangkan dan pembangunan sektor kebudayaan di Desa Poto. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam
pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain
: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini didapatkan
melalui informan, dokumen, dan peristiwa. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan peneliti adalah metode analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi
data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian yang
didapatkan bahwa peran Pokdarwis dalam pembangunan sektor kebudayaan di
Desa Poto meliputi 3 Objek Pemajuan Kebudayaan yang sudah ditetapkan. Tiga
Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut yaitu Kesenian Tradisional Sakeco, Kain
Tenun Tradisional (Kre Alang), dan Tradisi Sadekah Ponan. Adapun faktor
pendukung Pokdarwis dalam pembangunan sektor kebudayaan adalah partisipasi
masyarakat, ketersediaan Objek Pemajuan Kebudayaan pendukung, dukungan
penuh dari Pemerintah Desa, Desa Poto dikenal sebagai Desa Budaya.
Sedangkan, faktor penghambat yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia,
kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya komunikasi dengan Pemerintah
Daerah, serta tidak adanya anggaran tetap Pokdarwis.

 

Downloads

Published

2023-01-03